Sabtu , 16 Desember 2017
Home / Nusantara / PT. Binsar Natorang Energy Untung Besar!
BNE

PT. Binsar Natorang Energy Untung Besar!

TOBASA (NuSa) — Walaupun sebenarnya pembangunan akses jalan, camp dan kantor telah dilaksanakan sebelumnya. Namun Kamis, 19 Januari 2017, ditetapkan sebagai hari peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hasang yang terletak di Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Provinsi Sunatera Utara (Sumut).

Acara itu dihadiri Bupati dan hampir semua jajaran eselon II Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Hadir pula Kapolres Tobasa (saat itu), AKBP Jidin Siagian, SH., MH., Kasat Intel Nazarudin Siregar, dan Plh. Kapolsek Habinsaran Bintang Simanungkalit. Mereka mendampingi Bupati Tobasa Ir. Darwin Siagian, Wakil Bupati Ir. Hulman Sitorus, Ketua DPRD Tobasa Ir. Boyke Pasaribu, Asisten II Ir. Jhon P. Silalahi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Tumpal Sianturi, Kepala Dinas Kominfo Wilker Siahaan, Kepala Bappeda James Silaban, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mittar Manurung, Kepala Dinas Perhubungan Pargaulan Sianipar, Presdir PT. Binsar Natorang Energi (BNE) Mr. Kang Jee Hoon, Direktur LGI Mr. Mun Swan Su, Direktur PLN Mr. Johan Agus Krisnawan, Direktur EJP Mr. Roy Prasetyo, dan Direktur Posco Eng Mr. Kim Young Poung.

Adalah PT. Binsar Natorang Energy (BNE) pemegang hak konsesi pembangunan PLTA Hasang dengan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sekitar Rp 2,7 triliun.

Dalam keterangannya kepada wartawan, April 2016 lalu, sebagaimana diberitakan salah satu media online, perusahaan akan berlokasi di Desa Hasang dan Siantarasa Kecamatan Nassau, Kabupaten Tobasa.

Sumber air yang melimpah di Aek Kualu akan dimanfaatkan dan mampu menggerakkan turbin dengan menghasilkan listrik sebesar 13 x 3 Megawatt. Sumber air yang melimpah menjadikan perusahaan ini tidak akan kekurangan air.

Pada rencana yang sudah dibuat, pemerintah memberikan waktu kepada perusahaan selama 40 minggu untuk mengerjakan sampai tahap serah terima. Selanjutnya, perusahaan akan menjual listrik tersebut kepada pihak PLN sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.

Namun, berdasarkan investigasi NuSa, Kecamatan Nassau bukan hanya kaya akan limpahan air. Juga kaya bahan material yang bisa digunakan untuk pembangunan proyek PLTA Hasang. Bahkan, beberapa elemen masyarakat dan sumber NuSa menyebutkan, sebagian besar batu yang digunakan untuk pembukaan akses jalan menuju lokasi PLTA berasal dari sekitar areal proyek. Patut dicurigai menjadi indikasi minimnya pengawasan, ditambah adanya kejadian penangkapan kasus “Galian C” oleh kepolisian di sekitar proyek, tahun 2016 lalu.

 

Banyak Informasi Miring tentang PT BNE

Usut punya usut, ternyata banyak informasi miring tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. LSM Pendoa Indonesia kepada NuSa menjelaskan, terdapat areal tanah warga yang termaktub pada wilayah pinjam-pakai Kawasan Kehutanan PT. BNE dari pemerintah.

“Bagaimana bisa? Ada tanah warga yang sah asal usulnya adalah milik pribadi, lalu setelah ada BNE areal itu jadi kawasan hutan. Itu jelas kepentingan,” kata Ungkap Marpaung, Ketua Umum LSM Pendoa Indonesia.

Senada dengan penuturan Ungkap, sumber NuSa lainnya, seorang warga Desa Siantarau, Kecamatan Nassau, mengatakan, sempat terjadi penolakan pembangunan akses jalan karena ada lahan warga yang terkena pembangunan. Warga menolak karena tidak ada ganti rugi dengan alasan bahwa areal tersebut adalah kawasan hutan negara.

Selanjutnya, menurut LSM Pendoa Indonesia, mengenai bahan Galian C yang diduga digunakan oleh kontraktor BNE dalam membangun PLTA Hasang termasuk akses jalan, camp, dan kantor, patut disebut illegal. Karena, di Kabupaten Tobasa saat itu belum ada perusahaan pemilik izin Galian C. Jawaban PT. BNE kepada LSM Pendoa Indonesia, sebagaimana dikatakan Ungkap kepada NuSa, bahan material untuk pembangunan PLTA Hasang mengikuti ketentuan yang berlaku karena ada kontrak kerjasama dengan PT. Dinamala selaku penyuplai, dan PT. Dinamala memiliki izin, jadi itu legal.

Namun, menurut Ungkap, supliernya tidak diawasi, selain itu wilayah izin PT. Dinamala jauh dari proyek, sehingga ada indikasi izin PT. Dinamala hanya tameng, dan batu yang digunakan tetap dari sekitar proyek.

Dilanjutkan Ungkap, pembangunan camp dan kantor untuk kebutuhan PT. BNE diduga tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Walaupun camp dan kantor yang dibangun pihak PT. BNE masih bersifat sementara, tetap saja harus mengurus izin membangun dulu.

Dalam penjelasannya, Ungkap mengaku bahwa dalam upaya masyarakat yang dilakukannya tentang PT BNE berharap ada evaluasi izin atas berbagai masalah yang timbul di lapangan.

“Presiden atau kementerian terkait harus mengevaluasi izin yang sudah diberikan kepada PT. BNE, karena fakta di lapangan mengindikasikan bahwa PT. BNE tidak tunduk pada konstitusi,” kata Ungkap, mengakhiri pembicaraan.

Saat dikonfirmasi melalui surat wawancara khusus kepada Direktur Utama PT. BNE, Kang Jee Hoon, hingga berita ini diturunkan tidak memberikan jawaban. Hal yang sama dengan General Manager Project PT. BNE, Liza, saat dimintai tanggapannya melalui pesan singkat. (mps).*

About admin

Check Also

Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia, Kaspul A. Syahdan

Kata Veteran Banjarmasin Soal Polemik Film PKI

NUSANTARASATOE.COM, Banjarmasin– Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar jajaran TNI-AD menggelar nonton bareng film …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *