Rabu , 25 April 2018
Home / Ibukota / Melanggar Izin, Hotel Di Kemayoran Didenda Rp 50 Juta
Izin Mendirikan Bangunan
Papan nama IMB. (insert: pelaksanaan bangunan hotel melanggar izin mendirikan bangunan) foto: NuSa/MP

Melanggar Izin, Hotel Di Kemayoran Didenda Rp 50 Juta

Jakarta, nusantarasatoe.com – Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Widodo Soeprayitno, mengatakan bahwa pelanggaran izin mendirikan bangunan hotel kelas III di Jalan Garuda Nomor 67, Kemayoran, Jakarta Pusat telah ditindak hingga sidang yustisi bangunan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan denda Rp 50.000.000,-.

“Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan bangunan tidak sesuai izin tersebut, Suku Dinas Cipta Karya, tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat telah melakukan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Provinsi DKI Jakarta juncto Pergu DKI Jakarta Nomor 128 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Provinsi DKI Jakarta berupa Surat Peringatan, Surat Segel, Surat Perintah Bongkar, dan sidang yustisi bangunan dan ditetapkan membayar denda lima puluh juta rupiah,” kata Widodo, Kasudin Citata Jakarta Pusat kepada NuSa, secara tertulis melalui surat (15/11/2017).

Dijelaskan juga, bahwa pelaksanaan bangunan di jalan Garuda nomor 67 dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Nomor: 0070/8.1/31.71.03.1005/1.785.51/2016 tanggal 10 Maret 2016 dengan penggunaan sebagai hotel dan fasilitasnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai izin yang telah diterbitkan. Tidak dijelaskan pelanggaran izin dimaksud, namun berdasarkan pantauan NuSa dilapangan, Bangunan Hotel dengan izin 8 (delapan) lantai termasuk basement itu dibangun 10 sampai 11 lantai.

Dimintai tanggapannya, Banjar Marbun, Ketua LSM LINTAS, justru mempertanyakan pembongkaran yang dilakukan Kasudin Citata Jakarta Pusat. Karena menurut banjar, jika benar sudah dilakukan pembongkaran pelanggaran izin membangun, maka bangunan tersebut tidak akan berdiri megah seperti saat ini.

“Kalau pelanggarannya diatas lantai delapan tetapi yang dibongkar lantai dasar, itu bukan penindakan sesuai Pergub 128. Jangan diplesetkan defenisi pembongkaran,” kata Banjar kepada wartawan, Sabtu 15/11/2017, di kantornya.

Baca Juga: Temuan LSM Gamitra: Bangunan di Jaktim izin dari Jaksel

Banjar menambahkan, pengenaan sanksi pidana diatur dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi. Hal ini menurut dia tidak pernah diterapkan dalam penindakan bangunan. Akibatnya, bangunan dengan izin 8 lantai isa membangun 11 lantai hanya dengan membayar denda Rp 50 juta.

“Kalau bentuk penindakan seperti yang dilakukan di jakarta pusat, maka bebas saja membangun hanya dengan denda 50 juta. Buat saja izin 8 lantai tapi dibangun, 20, 30, 50 atau 1000 lantai, toh denda maksimalnya 50 juta,” kata Banjar mengakhiri.

Menambahkan penjelasannya, Kasudin Citata Jakpus, Widodo, mengatakan agar Perda mengenai pelanggaran izin membangun diganti menjadi Undang-Undang sehingga pelanggar dapat dipenjara.

“Kalau saya ada saran, tapi belum isa diterima. Khusus pelanggaran IMB dibuat UU saja, jangan perda. Jadi bisa kurungan badan,” kata Widodo kepada NuSa melalui layanan pesan singkat telepon seluler (16/11/2017). (mps)*

About admin

Check Also

Pelebaran Trotoar Sudirman-Thamrin

Pelebaran Trotoar Sudirman-Thamrin Demi Kenyamanan Masyarakat

NUSANTARASATOE.COM, JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pelebaran trotoar Sudirman-Thamrin demi kenyamanan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *