Minggu , 19 November 2017
Home / Investigasi / Hak Jawab PT. Ganiko Adi Perkasa tentang SBU dan Pengalaman
Kantor Badan Perpustakan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta di Pulomas Jakarta Timur sedang dibangun PT. Ganiko Adi Perkasa.
Kantor Badan Perpustakan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta di Pulomas Jakarta Timur sedang dibangun PT. Ganiko Adi Perkasa.

Hak Jawab PT. Ganiko Adi Perkasa tentang SBU dan Pengalaman

Jakarta (NuSa) PT. Ganiko Adi Perkasa menyampaikan beberapa jawaban atas berbagai indikasi pelanggaran hukum pada perjalanan usahanya. Secara umum, dalam jawaban yang dikirimkan melalui surat elektronik itu mengklarifikasi penggunaan Sertifikat Badan Usaha.

Sertifikat Badan Usaha (SBU) ini salah satu yang diprotes oleh beberapa LSM. Hal itu karena sesuai data LPSE, saat mengikuti lelang Proyek Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor BPAD Blok A Pulomas 2017, SBU PT. GAP sedang dalam masa perpanjangan.

Menjawab surat wawancara tertulis yang diajukan NuSa kepada Direktur PT. Ganiko Adi Perkasa, dikatakan disebutkan bahwa SBU (Sertifikat Badan Usaha) masih Berlaku.

“Sertifikat Badan Usaha (SBU) PT. Ganiko Adi Perkasa yang diterbitkan 16 Oktober 2014 sampai saat ini masih berlaku mengingat masa berlaku SBU adalah 3 (tiga) tahun,” dikutip dari surat jawaban wawancara kepada NuSa (3/8/2017).

Pengalaman PT. Ganiko Adi Perkasa dipertanyakan

Hal lain, LSM Pendoa yang mempertanyakan pengalaman PT. GAP saat mengerjakan Rumah Susun Marunda tahun 2016. Karena, menurut Ketua LSM Pendoa, Ungkap Marpaung, pengalaman yang dilampirkan adalah proyek Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Tahun 2015.

“Diduga pengalaman yang dilampirkan oleh PT GAP dalam mengikuti pelelangan proyek rusun Marunda Jakarta Utara tahun 2016 masih dalam proses pemeliharaan,” kata Ungkap.

Mengenai hal itu, PT Ganiko Adi Perkasa mengkonfirmasi bahwa Proyek pembangunan rusun rawa bebek tahun 2015 telah seratus persen dikerjakan.

“Dan terkait dengan Proyek Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur Tahun Anggaran 2015 dapat kami sampaikan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak telah selesai 100% dan sudah diserahterimakan kepada Pihak Pemberi Kerja,” kata PT GAP dalam surat jawaban wawancara kepada NuSa.

Namun hal-hal yang dipertanyakan dalam surat permohonan wawancara dengan Direktur Utama PT. GAP belum semuanya dijawab. Diantaranya, Proyek Pembangunan Blok D Gedung Kantor Walikota Jakarta Pusat tahun 2013 sampai tahun 2015 dan Proyek Pembangunan GOR Koja tahun 2013. (mps)*

About admin

Check Also

PHK

PHK Karyawan, PT DGP malah Digugat 709,5 juta

Jakarta(NuSa) – PT DGP mem – PHK – (Pemutusan Hubungan Kerja) salah seorang karyawannya karena …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *