Sabtu , 16 Desember 2017
Home / Nasional / Gamitra desak pansus angket KPK bongkar kasus Ahok
pansus angket KPK
Direktur Eksekutif Gerakan Manifestasi Rakyat, saat melakukan aksi unjuk rasa didepan Gedung Kantor KPK, di Jakarta. (Foto: IST)

Gamitra desak pansus angket KPK bongkar kasus Ahok

Jakarta (NuSa) — Gamitra (gerakan manifestasi rakyat) mendesak pansus angket KPK membongkar kasus Ahok. Hal itu dikatakan Sabam Pakpahan, direktur eksekutif Gamitra kepada wartawan di kantornya (19/7/2017).

Menurutnya, KPK tidak berani menyelidiki kasus yang dikaitkan dengan Ahok karena diduga kuat ada intervensi dari pemegang kekuasaan pemerintah saat ini.

Sabam yang juga Ketua Umum relawan BARA ASLI (Barisan Relawan Asli) mengaku berusaha menuntut informasi kasus Ahok ke KPK pada aksi demo 5 Juni 2017 lalu bersama R-JAK (Relawan Jakarta Anti Korupsi).

“Saat demo bulan lalu, tidak ada satupun pejabat atau komisioner KPK yang bersedia memberikan penjelasan terkait penanganan kasus Ahok,” kata Sabam.

Karena itu menurut dia, pansus angket KPK menjadi momen yang tepat untuk mengungkap misteri kasus ini. Seperti Reklamasi Pantai Jakarta Utara, RS Sumber Waras dan pembebasan lahan rusun Cengkareng Barat.  Yang menurut Sabam jelas-jelas sudah final pada temuan lembaga auditor negara yakni BPK RI.

“Kami meminta agar pansus juga membongkar kasus Ahok di KPK,” ujarnya.

“Kami sedang menunggu jadwal dengan komisi III untuk memberikan masukan dan dukungan masyarakat yang luar biasa. Karena kegusaran melihat perlakuan diskriminatif KPK pada kasus ini,” ujarnya miris.

Perkembangan Pansus Angket KPK

Perkembangan terkini pansus angket KPK sudah memanggil pakar hukum Prof Yusril Ihza Mahendra dan Prof Mahfud MD. Hal itu dilakukan untuk dimintai pendapatnya mengenai keabsahan pansus angket KPK.

“Prof Mahfud dalam pandangannya adalah pandangan yang positif yang baik. Tapi kita harus paham telah menghadirkan prof Yusril yang memberikan pandangan dengan objek yang sama dengan perspektif beda,” ujar Teuku Taufiqulhadi, wakil ketua pansus KPK, sebagaimana dilansir detik (18/7/2017).

(mps)***

About admin

Check Also

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 84/HM/KOMINFO/07/2017 Tentang Pemutusan Akses Aplikasi Telegram

NUSANTARASATOE.COM — Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *