Minggu , 19 November 2017
Home / Nasional / BAPEK Kemenpan RB Pecat 31 PNS
BAPEK
BAPEK

BAPEK Kemenpan RB Pecat 31 PNS

Jakarta (NuSa) — BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memecat 31 PNS pada hari Jumat (7/7/2017).

Seperti halnya sidang sebelumnya, sidang BAPEK  masih didominasi oleh kasus pelanggaran terhadap Peraturan pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS   yaitu kasus akibat ASN tidak masuk kerja 46 hari atau lebih.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin tegas dan serius dalam menangani indisipliner pegawai,” ujar Menteri PANRB, Asman Abnur selaku Ketua BAPEK usai sidang di Jakarta, Jumat (7/7).

Menteri Asman Mengatakan, dari 35 Aparatur Sipil Negara yang disidang, 31 ASN secara resmi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) oleh pemerintah.

“ASN yang terkena kasus pelanggaran akibat tidak masuk kerja, semuanya diberhentikan, sedangkan empat PNS diperingan sanksinya,“ ungkapnya.

Menteri Asman pun berharap, agar kasus disiplin PNS ini tidak berulang. Karena itu Asman menekankan pentingnya peran atasan dalam pembinaan perilaku anak buahnya.

”Saya harap atasan dari ASN tersebut dapat mengontrol anak buahnya serta dapat memberikan bimbingan bawahannya,“ tambahnya.

Hasil Sidang BAPEK Kemenpan

Sebagaimana dilansir di harian terbit, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan masyarakat Badan kepegawaian Negara (BKN), Herman, menjelaskan jika sidang sengketa kepegawaian BAPEK itu membahas sanksi bagi 35 PNS yang mengajukan sengketa kepegawaian banding administratif setelah sebelumnya mereka menerima sanksi hukuman disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansinya masing-masing.

“Pada sidang yang dihadiri oleh Menteri PANRB Asman Abnur, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksanaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tersebut menghasilkan keputusan sidang yang beragam. Mayoritas memperkuat keputusan PPK sebelumnya, (hanya) sedikit yang memperingan,” ujar Herman.

Ia menyebutkan, dari 35 PNS yang mengajukan banding, sebanyak 31 PNS menerima hasil yang serupa dengan keputusan PPK, yakni Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS). Sedangkan 3 PNS lainnya mendapatkan hasil putusan yang lebih ringan dari putusan PPK sebelumnya, yakni penurunan pangkat, dan 1 PNS ditunda keputusannya hingga sidang Bapek selanjutnya.

Ke-35 PNS itu, lanjut Herman, berasal dari instansi yang beragam. Untuk instansi pusat meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek dan Dikti,. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan,. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kejaksanaan Agung, dan Lembaga Sandi Negara.

Sedangkan untuk instansi daerah meliputi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur,. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Kabupaten Serang,. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Ketapang,. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Herman mengimbau agar para PNS agar para PNS menghindari perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Saat ini Pemerintah semakin tegas terhadap pelanggaran disiplin,” pungkasnya. (mps)***

About admin

Check Also

pansus angket KPK

Gamitra desak pansus angket KPK bongkar kasus Ahok

Jakarta (NuSa) — Gamitra (gerakan manifestasi rakyat) mendesak pansus angket KPK membongkar kasus Ahok. Hal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *